toBagoes.Aceh /Jakarta
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, meminta waktu kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan masukan terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sebagai pemerhati kinerja kepolisian dan bagian dari elemen masyarakat sipil, Rahmad menilai langkah reformasi di tubuh Polri harus dijalankan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
Menurut Rahmad, ada lima aspek penting yang harus menjadi prioritas pembenahan, yakni rekrutmen, pendidikan dan sekolah, karier, mutasi dan jabatan, serta kinerja anggota Polri.
“Reformasi Polri tidak boleh hanya berhenti di level wacana atau seremonial. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata dan sistemik agar Polri kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat,” tegas Rahmad di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Ia menyoroti bahwa proses rekrutmen anggota Polri selama ini masih sering diwarnai isu ketidakadilan dan dugaan praktik transaksional. Karena itu, menurutnya, sistem penerimaan harus benar-benar bersih, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Dalam aspek pendidikan dan sekolah kepolisian, Rahmad menilai perlu ada modernisasi kurikulum dan pembinaan karakter agar calon perwira Polri memiliki integritas, empati sosial, dan kemampuan profesional yang sesuai tuntutan zaman.
Terkait karier, mutasi, dan jabatan, ia menegaskan perlunya sistem yang objektif dan bebas dari kepentingan politik maupun kedekatan personal. “Penempatan jabatan harus berdasarkan prestasi dan kinerja, bukan karena kedekatan dengan atasan atau faktor nonteknis lainnya,” ujarnya.
Rahmad juga mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja Polri secara berkala, terutama di level pimpinan daerah dan satuan fungsi. Ia menilai, Polri harus membuka ruang partisipasi publik dalam penilaian kinerja aparat agar terbangun mekanisme kontrol sosial yang sehat.
“Komisi Percepatan Reformasi Polri harus diisi oleh figur-figur independen, berintegritas, dan berani bersuara kritis. Kalau tidak, reformasi ini hanya akan menjadi formalitas,” pungkasnya.
Redaksi
