toBagoes.Aceh /Tangsel
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan pernyataan keras terkait polemik penugasan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan institusi, apalagi oleh ancaman yang berpotensi melumpuhkan pemberantasan korupsi.
“Hukum harus ditegakkan walaupun dunia mau runtuh. Jika hukum sudah bisa ditawar, maka negara ini dalam bahaya,” tegas Rahmad Sukendar, Senin (22/12/2025).
Rahmad meminta KPK untuk tidak gentar dan tidak tunduk terhadap tekanan Kejaksaan, khususnya terkait isu tidak diperpanjangnya sisa masa tugas jaksa yang ditempatkan di KPK. Ia menilai, langkah tersebut—jika benar terjadi—merupakan bentuk intervensi nyata terhadap independensi lembaga antirasuah.
Menurut Rahmad, isu penarikan atau tidak diperpanjangnya penugasan jaksa di KPK bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk melemahkan KPK dari dalam. Ia menyebut tindakan semacam itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap semangat reformasi hukum.
“KPK seolah disandera. Ketika jaksa yang sedang menangani perkara strategis ditarik atau diancam penugasannya, ini bukan lagi urusan internal, ini sudah masuk wilayah pelemahan KPK,” ujarnya.
Lebih jauh, Rahmad secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak diam dan segera turun tangan. Ia menilai Presiden tidak boleh membiarkan konflik kepentingan antarpenegak hukum terus berlarut.
“Presiden Prabowo tidak boleh berpangku tangan. Jika pemberitaan yang beredar luas di media sosial terkait tekanan terhadap KPK benar adanya, maka Jaksa Agung ST Burhanuddin harus dicopot. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan institusi,” kata Rahmad.
Rahmad menegaskan bahwa keberadaan jaksa di KPK seharusnya memperkuat pemberantasan korupsi, bukan dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan.
Ia memperingatkan, jika KPK terus ditekan, maka yang runtuh bukan hanya lembaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan negara.
“Ini ujian serius bagi pemerintahan baru. Apakah benar berpihak pada pemberantasan korupsi atau justru membiarkan hukum lumpuh oleh kepentingan elit,” pungkasnya.
BPI KPNPA RI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong langkah konstitusional serta tekanan publik agar independensi KPK tetap terjaga dan supremasi hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Redaksi
